BANDUNG RAYA |
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mempercepat transformasi digital untuk layanan publik di seluruh 27 kota dan kabupaten di wilayahnya. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan bahwa layanan publik harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang lebih cepat, efisien, mudah, murah, dan aman. Salah satu inisiatif yang telah dilakukan oleh Pemprov Jabar adalah pengembangan aplikasi Sapawarga.
Herman menekankan pentingnya bagi setiap daerah di Jawa Barat untuk memperhatikan transformasi ini guna memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital yang semakin berkembang pesat. “Transformasi digital hanyalah alat; tujuannya adalah bagaimana menyejahterakan masyarakat dan memberikan pelayanan publik terbaik,” ujar Herman.
Pemprov Jabar, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, telah membentuk Jabar Digital Service (JDS) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial. JDS bertugas untuk memanfaatkan data guna meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong kemampuan digital masyarakat Jawa Barat, serta menghasilkan produk-produk inovatif untuk mempercepat transformasi layanan publik di Jawa Barat.
Kepala Dinas Kominfo Jabar, Ika Mardiah, menjelaskan bahwa aplikasi Sapawarga telah dikembangkan menjadi Jabar SuperApps yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi, layanan, serta menyampaikan aspirasi. Pada acara Anugerah Penyiaran KPID Jabar 2024, Sapawarga juga digunakan sebagai platform pengaduan terhadap tayangan penyiaran yang dianggap melanggar. Hal ini menunjukkan keterbukaan layanan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi kualitas tayangan di Jawa Barat.
“Ini demi mewujudkan penyiaran yang berkeadilan, terutama di tengah pertumbuhan penduduk Jabar yang semakin pesat, di mana semua membutuhkan informasi, hiburan, dan edukasi melalui lembaga penyiaran,” ungkap Ika.
Selain itu, Pemprov Jabar juga telah mengintegrasikan Ekosistem Data Jabar, seperti Open Data Jabar, Satu Data Jabar, dan Satu Peta Jabar. Terdapat dua jenis dashboard, yaitu untuk publik dan eksekutif, yang dapat diakses oleh para pimpinan daerah. Dashboard publik menyediakan 12 sektor dan 32 subsektor, sedangkan dashboard eksekutif menyediakan data terkait kepegawaian, anggaran, hingga indikator makro pembangunan.
Ekosistem Data Jabar memiliki 42.689 dataset, 198 dataset geospasial, 97 infografis, 72 visualisasi, dan 34 artikel. “Sekitar 1.400.000 pengunjung telah mengakses Portal Data Jawa Barat, dengan 213.684 data diunduh oleh masyarakat pada tahun 2024. Replikasi data juga telah dilakukan oleh 22 kabupaten/kota dan terintegrasi dengan 27 kabupaten/kota di Jabar serta Pusat,” tambah Ika.
Pemprov Jabar juga mulai mengimplementasikan teknologi blockchain pada aplikasi e-Pensiun untuk pencatatan data pada pembuatan Surat Keputusan Pensiun. Teknologi ini memungkinkan data yang sudah dicatat tidak dapat diubah (anti-tamper), sehingga meningkatkan keamanan dan transparansi data.
Selain itu, ada potensi penerapan blockchain di sistem administrasi pajak dan logistik di Jawa Barat. Implementasi ini dapat membantu mengoptimalkan sistem logistik dengan mencatat dan melacak barang secara real-time, serta memastikan transparansi dan keamanan transaksi. Di sektor pertanian, blockchain memungkinkan petani untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang kondisi tanah, cuaca, dan kebutuhan irigasi. Sementara di sektor pendidikan, blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan pendidikan (BOPD).
Upaya ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemprov Jabar untuk memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.(Dtk/Fj)
