Sorotan Publik terhadap Transparansi Kepemimpinan Presiden Jokowi

- Penulis

Jumat, 3 Januari 2025 - 02:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDUNG RAYA | JAKARTA

Nama Joko Widodo (Jokowi), Presiden RI ke-7, masuk sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). PDIP pun telah mengetahui sehingga memecatnya dari keanggotaan partai.

Berdasarkan situs resminya, dikutip, Rabu (1/1), OOCRP menobatkan sejumlah finalis yang masuk sebagai ‘Person Of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption’.

Ada lima pemimpin dunia yang masuk nominasi, selain Jokowi, yakni mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, sebagai pemimpin nomor satu terkorup. Kemudian, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan Pengusaha India Gautam Adani.

Terkait hal itu, politikus senior PDIP Andreas Hugo Pareira mengaku pihaknya telah mengetahui sikap korup Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) selama menjabat. Hal itu yang menjadi alasan mengapa PDIP memecat Jokowi beserta keluarganya.

Dia mengaku tak terkejut bila Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) memasukkan Jokowi sebagai salah satu finalis pemimpin dunia yang terkorup.

“Jokowi sudah dipecat oleh partai, bahkan bukan hanya Jokowi tetapi juga keluarganya. Pemecatan ini karena partai sudah lebih dahulu melihat bahwa Jokowi menggunakan kekuasaan secara korup. Justru karena partai sudah melihat bahwa perilaku Jokowi selama berkuasa yang korup maka partai memecat beliau,” ujar Andreas dikutip inilah com, Jakarta, Kamis (2/1).

Andreas justru menganggap “penghargaan” tersebut semakin memperkuat keputusan partai memecat Jokowi dan keluarganya.

“‘Anugerah’ Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia justru memperkuat bahwa apa yang diputuskan oleh partai dengan memecat Jokowi adalah kebenaran,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) mengomentari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan namanya di daftar pemimpin paling korup di dunia.

Ia mengingatkan bahwa saat ini banyak pihak yang menebar fitnah untuk menggiring opini publik. Fitnah tersebut banyak dilakukan tanpa disertai bukti.

“Sekarang banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan,” ujar Jokowi dikutip cnnindonesia com, Selasa (31/12).

Jokowi tidak menjawab dengan tegas saat ditanya apakah tuduhan tersebut bermuatan politis. Ia mengatakan banyak pihak melakukan penggiringan opini publik dengan berbagai cara. “Ya ditanya aja (bermuatan politik atau tidak). Orang bisa memakai kendaraan apapun lah,” kata Jokowi.

Di kutip dari situs resmi, The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) merupakan salah satu organisasi jurnalisme investigasi di dunia, yang berkantor pusat di Amsterdam. Lembaga ini mengklaim memiliki staf di enam benua.

“Kami adalah ruang berita nirlaba yang berorientasi pada misi dan bermitra dengan outlet media lain untuk menerbitkan berita,” demikian OCCRP menggambarkan dirinya sebagai lembaga investigasi.

OCCRP didirikan oleh wartawan investigasi veteran Drew Sullivan dan Paul Radu pada tahun 2007.

OCCRP dimulai di Eropa Timur dengan beberapa mitra dan telah berkembang menjadi kekuatan utama dalam jurnalisme investigasi kolaboratif, menegakkan standar tertinggi untuk pelaporan kepentingan publik.

Dari mana sumber pendanaan OCCRP?

Lembaga ini mengklaim sebagai organisasi nirlaba yang didanai oleh para donatur.  “Rincian donatur kami berubah setiap tahun, tetapi pada tahun 2024 kami menerima pendanaan dari enam donatur pemerintah, termasuk AS, Prancis, dan Swedia, serta sejumlah yayasan swasta yang mendukung jurnalisme investigasi,” tulis lembaga itu di situsnya.

Secara total, OCCRP memiliki 50 hibah terpisah dari para donatur ini. AS bukanlah area fokus historis bagi lembaga itu.

OCCRP memfokuskan sumber daya  untuk mendukung jurnalis dan melakukan pelaporan di negara-negara yang tidak memiliki banyak dana atau dukungan untuk jurnalisme.

Sementara AS, di sisi lain, memiliki lingkungan media yang kuat dan sangat kompetitif, dengan banyak pemain lama yang melakukan pekerjaan investigasi yang sangat baik. “Ini bukan pasar yang mudah untuk dimasuki,” demikian OCCRP. (jr)

Berita Terkait

Pasangan Sahrul-Gun Gun Absen dalam Rapat Pleno Penetapan Bupati Bandung
Pakar Kepemiluan Desak Pemerintah dan DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu
MPSI Kritisi Relasi Politik dan Bisnis di Balik Kisruh Pagar Laut
Pesohor di Pusaran Sidang Sengketa Pilkada di MK: Nama Raffi Ahmad Mencuat
Waspada, Penyebaran Virus HMPV Meningkat di Beberapa Wilayah
Jabatan Sekda Dinilai Kunci dalam Kelancaran Pemerintahan Daerah
Program Makanan Sekolah Bandung Raih Penghargaan Internasional dari MUFPP
KPU Sahkan Kemenangan Andra-Dimyati di Pilgub Banten 2024
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 6 Februari 2025 - 12:55 WIB

Pasangan Sahrul-Gun Gun Absen dalam Rapat Pleno Penetapan Bupati Bandung

Selasa, 28 Januari 2025 - 09:42 WIB

Pakar Kepemiluan Desak Pemerintah dan DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu

Jumat, 24 Januari 2025 - 17:36 WIB

MPSI Kritisi Relasi Politik dan Bisnis di Balik Kisruh Pagar Laut

Kamis, 9 Januari 2025 - 08:59 WIB

Pesohor di Pusaran Sidang Sengketa Pilkada di MK: Nama Raffi Ahmad Mencuat

Rabu, 8 Januari 2025 - 11:29 WIB

Waspada, Penyebaran Virus HMPV Meningkat di Beberapa Wilayah

Berita Terbaru

BANDUNG RAYA

Hujan Lebat dan Angin Kencang Ancam Sejumlah Wilayah Jawa Barat

Senin, 10 Feb 2025 - 10:33 WIB