Soal Usulan Bansos Ditunda

- Penulis

Selasa, 2 Januari 2024 - 19:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sandiaga: Kasihan, Jangan Disetop

JAKARTA | Bandungraya.co

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa bantuan sosial (bansos) dapat dijadikan alat politik menjelang Pilpres 2024. Kekhawatiran ini muncul karena penyaluran bansos oleh pemerintah dapat dianggap menguntungkan pasangan calon tertentu. Di sisi lain, Ketua Bappilu PPP, Sandiaga Salahuddin Uno, berpendapat bahwa penyaluran bansos tidak boleh dihentikan, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Meskipun memahami kekhawatiran terkait politisasi bansos, Sandiaga Uno menekankan pentingnya terus menyediakan bantuan sosial untuk masyarakat. Dia berpendapat bahwa penyaluran bansos tidak boleh ditunda hingga akhir Pemilu 2024 karena masyarakat sangat membutuhkannya. Sandiaga Uno meyakini bahwa siapapun yang terpilih sebagai presiden 2024 akan melanjutkan penyaluran bansos.

Dalam konteks Pilpres 2024, TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md sebelumnya meminta agar pemerintah menunda penyaluran bansos hingga kontestasi Pemilu selesai. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan menguntungkan pasangan calon tertentu. Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyatakan bahwa pejabat pemerintah rentan dicurigai bagi-bagi bansos yang dapat dianggap menguntungkan paslon tertentu. Meskipun demikian, Sandiaga Uno berpendapat bahwa bansos harus tetap diberikan dengan komunikasi yang jelas kepada masyarakat, tanpa menimbulkan kecurigaan politisasi.

Dengan demikian, pernyataan Sandiaga Uno mencerminkan pandangan bahwa bansos tetap dibutuhkan oleh masyarakat dan sebaiknya tidak dihentikan, meskipun perlu transparansi dan komunikasi yang baik untuk menghindari politisasi.(dt/RMN)

Penulis : il

Berita Terkait

Fakta-Fakta Pemeriksaan Pegawai Dishub Bandung oleh KPK dalam Kasus Korupsi Bandung Smart City
Belum Tetapkan Tanggap Darurat, Pemprov Banten Dikritik Anggota DPRD Lebak
DPR Dorong Evaluasi Kebijakan Masa Berlaku SIM, STNK, dan TNKB untuk Meringankan Beban Masyarakat
BNPB Siapkan Strategi Menghadapi Cuaca Ekstrem Akhir 2024
Warga Kiaracondong Bandung Keluhkan 4 Bulan Tanpa Air PDAM Meski Bayar Iuran
Pj Sekda Banten Berpartisipasi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2024
LAN Kota Tangerang Berpartisipasi dalam Sosialisasi Pemberdayaan Ormas
Harkannas 2024: Andi Ony Ajak Masyarakat Tangerang Jadikan Ikan Menu Sehari-hari
Berita ini 4 kali dibaca
 Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa bantuan sosial (bansos) dapat dijadikan alat politik menjelang Pilpres 2024. Kekhawatiran ini muncul karena penyaluran bansos oleh pemerintah dapat dianggap menguntungkan pasangan calon tertentu. Di sisi lain, Ketua Bappilu PPP, Sandiaga Salahuddin Uno, berpendapat bahwa penyaluran bansos tidak boleh dihentikan, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Berita Terkait

Selasa, 10 Desember 2024 - 12:30 WIB

Fakta-Fakta Pemeriksaan Pegawai Dishub Bandung oleh KPK dalam Kasus Korupsi Bandung Smart City

Sabtu, 7 Desember 2024 - 12:14 WIB

Belum Tetapkan Tanggap Darurat, Pemprov Banten Dikritik Anggota DPRD Lebak

Jumat, 6 Desember 2024 - 14:27 WIB

DPR Dorong Evaluasi Kebijakan Masa Berlaku SIM, STNK, dan TNKB untuk Meringankan Beban Masyarakat

Selasa, 3 Desember 2024 - 14:45 WIB

BNPB Siapkan Strategi Menghadapi Cuaca Ekstrem Akhir 2024

Selasa, 3 Desember 2024 - 07:39 WIB

Warga Kiaracondong Bandung Keluhkan 4 Bulan Tanpa Air PDAM Meski Bayar Iuran

Berita Terbaru