Bandung | Bandungraya.co
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terus mengakselerasi penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Hingga awal Oktober 2025, sebanyak 147 SPPG telah dibangun dari total target 361 dapur yang direncanakan tuntas pada Desember 2025. Program ini menyasar 1.253.000 penerima manfaat di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.
“Saya optimis Desember selesai 361 titik SPPG, karena anak-anak kita sangat menantikan. Mereka sangat berharap program ini bisa segera berjalan,” ujar Bupati Bandung Dadang Supriatna, Kamis (2/10/2025).
Untuk memastikan keamanan pangan dan standar kesehatan, Pemkab Bandung menekankan pentingnya percepatan proses penerbitan SLHS bagi setiap dapur SPPG yang telah rampung dibangun.
“Saya sudah meminta Dinas Kesehatan untuk percepat prosesnya, dan DPUTR untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Semua harus sinergis,” jelasnya.
Dadang menjelaskan bahwa penerbitan SLHS memerlukan proses verifikasi dan pemeriksaan oleh instansi terkait. Berdasarkan informasi dari Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), proses penerbitan bisa diselesaikan dalam waktu sekitar 14 hari jika seluruh persyaratan telah dipenuhi.
Salah satu syarat penting adalah pelatihan relawan dapur. Setiap dapur harus memiliki minimal 20 orang relawan terlatih, guna memastikan proses pemasakan dan distribusi makanan dilakukan secara higienis.
“Kami akan melatih sekitar 6.000 relawan dari berbagai SPPG. Mereka harus tahu bagaimana memasak yang aman, higienis, dan sesuai standar kesehatan,” tegas Dadang.
Upaya ini, lanjut Dadang, juga menjadi bentuk antisipasi terhadap potensi kejadian keracunan atau masalah distribusi pangan. Untuk itu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus menggelar evaluasi dan koordinasi.
“Ini langkah nyata Pemkab Bandung bersama Forkopimda agar tidak ada lagi kasus-kasus yang merugikan. Kita ingin program ini sukses dari hulu ke hilir,” bebernya.
Langkah cepat Pemkab Bandung mendapat perhatian dan apresiasi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam), khususnya dalam bidang Ketahanan Pangan Nasional.
“Kabupaten Bandung bisa jadi role model nasional untuk pelaksanaan MBG. Apalagi sudah ada pembentukan Satgas MBG, ini sangat strategis,” kata Staf Ahli Kemenkopolkam, Marsekal Muda Oka Prawira.
Menurut Oka, kehadiran Satgas MBG menjadi kekuatan tersendiri karena mampu mempercepat sosialisasi serta penguatan teknis program ke masyarakat luas.
“Ini contoh baik yang bisa diadopsi oleh daerah lain. Satgas MBG adalah bentuk komitmen kuat pemerintah daerah untuk memastikan program nasional berjalan optimal,” pungkasnya.
