BANDUNG RAYA | BANDUNG
Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia pada Januari 2025 mengalami deflasi 0,76% secara bulanan (month-to-month), didorong oleh kebijakan diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan daya 2.200 VA. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan deflasi terbesar berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, yang menyumbang penurunan 1,44% akibat program subsidi pemerintah ini.
Faktor Penyebab Deflasi
Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, diskon listrik memenuhi kriteria perhitungan inflasi karena tersedia secara luas dan berdampak signifikan pada pengeluaran rumah tangga. Selain listrik, penurunan harga komoditas seperti tomat (0,03%), mentimun, tarif kereta api, dan tiket pesawat turut berkontribusi, meski dalam persentase kecil (masing-masing 0,01%). Di Jawa Timur, deflasi mencapai 0,54% dengan pola serupa, dipicu penyesuaian harga pascaliburan Natal-Tahun Baru.
Respons Pemerintah vs. Peringatan Ekonom
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, membela kebijakan diskon listrik sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi. Namun, ekonom INDEF Rizal Taufikurahman mengingatkan risiko deflasi berkelanjutan: penurunan konsumsi dan tekanan pada bisnis-industri. “Jika tren ini berlanjut, pertumbuhan ekonomi bisa terhambat karena bisnis mengurangi produksi dan investasi,” ujarnya.
Proyeksi vs. Realita
Deflasi Januari ini di luar perkiraan ekonom yang sebelumnya memperkirakan inflasi rendah di bawah 0,5%. Rizal menekankan, deflasi berpotensi memicu siklus negatif: masyarakat menunda belanja karena harapan harga turun, sehingga permintaan melemah dan pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat.
Imbauan dan Tantangan Ke Depan
Pemerintah diharapkan mempertimbangkan keseimbangan antara stimulus ekonomi dan stabilitas harga. Meski diskon listrik memberi napas bagi rumah tangga, perluasan program ke sektor produktif dan monitoring ketat terhadap dampak makroekonomi menjadi kunci untuk menghindari resesi deflasi.
Catatan: Deflasi Januari 2025 menjadi sinyal bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan subsidi, sambil memastikan stimulus tidak menggerus pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kolaborasi antara otoritas fiskal, moneter, dan pemangku kepentingan diperlukan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.(Rb/Fj)
